Malang, SeputarMalang.Com – Percepatan penurunan stunting tidak cukup hanya dengan mengejar angka prevalensi. Lebih dari itu, dibutuhkan kerja bersama untuk memastikan setiap anak Jawa Timur mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
Pesan tersebut mengemuka dalam Monitoring Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) serta Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Bakorwil Malang, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan yang dibuka Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi dengan sembilan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Malang, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo.
Forum ini menjadi momentum untuk tidak sekadar melihat “berapa angka yang sudah dicapai”, tetapi lebih jauh menjawab pertanyaan penting: apa yang masih menjadi persoalan, siapa yang harus bergerak, intervensi apa yang perlu diperkuat, dan langkah konkret apa yang harus dilakukan pada Semester II 2026.
Asep Kusdinar menegaskan, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang dampaknya jauh melampaui persoalan pertumbuhan fisik anak.
“Stunting bukan semata-mata persoalan pertumbuhan fisik anak atau masalah gizi, tetapi merupakan persoalan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang,” tegas Asep.
Menurutnya, stunting dapat memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, daya tahan tubuh hingga produktivitas. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Asep mendorong perubahan cara pandang dalam penanganan stunting. Intervensi tidak boleh hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami masalah pertumbuhan.
“Kita harus memperkuat intervensi sejak hulu, jangan tunggu anak menjadi stunting” ujarnya.
Artinya, perhatian perlu diberikan sejak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga masa pertumbuhan anak. Pada saat yang sama, kualitas layanan kesehatan dan kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak juga harus terus diperbaiki.
Pendekatan ini sejalan dengan kerangka PPPS 2026 yang menempatkan pencegahan stunting sebagai upaya sepanjang siklus kehidupan dan memperkuat reviu terhadap 31 indikator kinerja pada enam kelompok sasaran PPPS.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan tidak hanya diukur dari terselenggaranya program, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah mengidentifikasi kelompok berisiko, menyediakan layanan yang dibutuhkan, memastikan kualitas dan keterjangkauan layanan, serta mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga mengingatkan agar Aksi Konvergensi tidak berhenti sebagai kewajiban administratif. Aksi Konvergensi Harus Berujung pada Aksi Nyata.
“Aksi Konvergensi tidak semata-mata menjadi pemenuhan tahapan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan intervensi benar-benar terencana, terlaksana, dan memberikan hasil,” katanya.
KAK kegiatan menempatkan Aksi Konvergensi PPPS sebagai sebuah siklus manajemen kinerja, mulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan intervensi hingga monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
Karena itu, data hasil pelaksanaan program harus dimanfaatkan untuk menemukan kesenjangan layanan, menentukan lokasi dan sasaran prioritas, memperbaiki desain intervensi, serta memastikan penganggaran daerah semakin efektif dan tepat sasaran.
Monitoring dan evaluasi di Bakorwil Malang diikuti unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani urusan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta unsur pendukung lainnya dari sembilan Kabupaten/Kota. Total terdapat 45 peserta yang mengikuti forum ini.
Masing-masing Kabupaten/Kota memaparkan perkembangan PPPS Semester I Tahun 2026, progres Aksi Konvergensi, permasalahan capaian kinerja layanan, serta berbagai inovasi dan rencana tindak lanjut.
Forum tersebut kemudian menjadi ruang dialog untuk menggali praktik baik, mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor, sekaligus menyusun langkah perbaikan.
Bagi Bakorwil Malang, forum ini sekaligus memperkuat fungsi Bakorwil sebagai simpul koordinasi kewilayahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Lima Bakorwil di Jawa Timur memiliki posisi strategis untuk memperoleh gambaran perkembangan PPPS di Kabupaten/Kota, mengidentifikasi persoalan lintas sektor maupun kewilayahan, serta mendorong tindak lanjut yang lebih cepat dan terarah.
Asep berharap hasil monitoring dan evaluasi tidak berhenti dalam bentuk laporan. Sebaliknya, hasil forum harus mampu menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan menuju perubahan.
Monitoring dan evaluasi Semester I 2026 diharapkan menjadi early warning system bagi pemerintah daerah untuk mengoreksi intervensi yang belum efektif, memperkuat program yang telah menunjukkan hasil, sekaligus memastikan dukungan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk berkolaborasi, saling belajar, memperkuat koordinasi, dan menghasilkan langkah perbaikan yang konkret untuk Semester II Tahun 2026,” ajak Asep.
Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah, perangkat daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dunia pendidikan, hingga unsur pendukung lainnya harus bergerak dalam arah yang sama.
Sembilan Daerah, Satu data, satu arah intervensi, dan satu komitmen untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat dan berkualitas.
Melalui semangat Kolaborasi, Gotong Royong, dan Solusi, Bakorwil Malang terus mendorong penguatan koordinasi pembangunan kewilayahan agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting semakin konvergen, berbasis data, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Sebab, melawan stunting hari ini bukan sekadar menyelamatkan pertumbuhan anak tetapi sedang menyiapkan kualitas generasi Jawa Timur untuk masa depan bangsa.
