SeputarMalang.Com – Pada 5 November 2026, Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang kerap disapa Jokowi, menunjukkan ijazah aslinya di depan hakim, dan perkara ijazahnya tetap belum selesai. Delapan belas bulan setelah ia melapor ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, polemik ini telah melewati empat forum: pidana di PN Jakarta Timur, sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan PTUN Jakarta, serta praperadilan di PN Jakarta Selatan. Puslabfor Polri sudah menyatakan ijazah itu asli sejak Mei 2025, tetapi hingga awal November 2026 belum ada putusan pengadilan yang menetapkan asli atau tidaknya. Membaca keraguan publik sebagai kekurangan informasi tidak menjelaskan hal ini. Keraguan bertahan bukan semata-mata karena penjelasan kurang, melainkan karena belum ada putusan yang menjawabnya.
Perkara dr. Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, terlibat dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik. Forum pidana menguji unsur dakwaan, bukan keaslian dokumen. Pada 30 Juli 2026, PTUN Jakarta menolak keberatan UGM dan menguatkan putusan KIP tertanggal 10 Maret 2026. Dari delapan jenis informasi yang dimohonkan, tujuh, mulai dari salinan ijazah, transkrip, hingga skripsi, dinyatakan terbuka sepanjang tidak memuat data pribadi, sedangkan ijazah asli dinyatakan tidak berada dalam penguasaan UGM. Putusan itu menjawab pertanyaan keterbukaan informasi, bukan keaslian. Kuasa hukum kelompok Bongkar Ijazah Jokowi menyoroti pelaksanaannya oleh UGM, sementara Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai putusan itu memperkuat posisi Jokowi sebagai lulusan UGM. Satu putusan, dua pembacaan.
Pada 23 Juli 2026, PN Jakarta Timur menyatakan dakwaan terhadap Dokter Tifa batal demi hukum karena cacat formil. Lima hari kemudian, jaksa melimpahkan ulang perkara itu dengan nomor baru. Dokter Tifa menyatakan dirinya bukan lagi terdakwa, sedangkan kejaksaan menegaskan pelimpahan kedua sah. Satu amar melahirkan dua kesimpulan, dan keduanya langsung membuka forum baru: praperadilan yang pada 21 Agustus dinyatakan di luar wewenang PN Jakarta Selatan. Pada 5 November, di sidang pokok, Jokowi disumpah lalu memperlihatkan ijazah dari SD hingga UGM. Dua hari kemudian, Ketua Umum DPP GI-JOE, Benny Parapat, menyatakan tuduhan itu gugur pada hari persidangan tersebut, sedangkan Dokter Tifa menolak seluruh keterangan Jokowi. Pola ini lebih penting daripada isi tiap putusan: putusan yang dimaksud menutup satu persoalan sering menjadi pintu masuk berikutnya.
Keraguan yang Berstruktur dan Kepercayaan yang Pindah Alamat
Meragukan secara serius butuh kerja: membandingkan huruf, menelusuri tanda tangan, menulis buku setebal 700 halaman seperti Jokowi’s White Paper karya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa. Kerja sebesar itu wajar menumbuhkan keterikatan pada kesimpulannya, dan keterikatan itu berlaku di kedua sisi: pihak yang menuduh maupun yang membela sama-sama sulit mundur dari posisi yang sudah dibangun secara terbuka. Jalur keluar pun tidak netral. Rismon Sianipar menyelesaikan perkaranya lewat restorative justice, dengan SP3 pada 14 April 2026 setelah Jokowi menerima permintaan maafnya, dan menurut pegiat yang mengutip kajiannya, ia kini menyimpulkan ijazah itu asli. Roy Suryo dan Dokter Tifa memilih melanjutkan jalur hukum. Setiap pilihan membawa konsekuensi berbeda bagi posisi seseorang di komunitasnya.
Ini pembacaan atas struktur, bukan penilaian niat siapa pun. Orang tidak perlu bermaksud apa-apa untuk terlibat dalam perkara yang memberinya peran dan komunitas. Platform menambah satu lapis: ia tidak perlu berpihak, cukup cenderung mengangkat apa pun yang memancing reaksi. Dokumen yang ditunjukkan di ruang sidang menjadi potongan video, dan perdebatan bergeser dari isi dokumen ke cara menunjukkannya. Bukti tidak lagi ditimbang, melainkan ditonton, dan tontonan butuh kelanjutan.
Publik tidak berhenti percaya. Kepercayaannya berpindah dari lembaga ke figur dan komunitas yang memperlihatkan proses meragukan itu sendiri. Perpindahan ini dimudahkan oleh dua arena dengan beban pembuktian berlawanan. Di ruang sidang pidana, yang meragukan duduk sebagai terdakwa. Di ruang publik, yang diminta menunjukkan dokumen terus diuji. Kemenangan di satu arena tidak berlaku di arena lain. Bacaan saya, perkara ini memperlihatkan bahwa pembuktian bergantung pada arena: tiap arena mengajukan pertanyaan berbeda dan membebankan pembuktian pada pihak berbeda.
Ukuran lama literasi digital, yaitu berapa banyak orang membedakan fakta dan hoaks, tidak menangkap persoalan ini. Ukuran yang lebih tajam menghitung umur perkara, jumlah forum yang dilahirkannya, dan siapa yang menanggung ongkosnya. Dengan ukuran itu, perkara ini berumur delapan belas bulan, melahirkan empat forum, dan belum menghasilkan satu putusan pun tentang keaslian ijazah. Ongkosnya tersebar pada waktu, perhatian, dan reputasi lembaga. Perkara baru mencapai titik akhir ketika ada putusan yang menjawab pertanyaan yang paling ditunggu publik; sampai saat itu, setiap putusan baru akan tetap menjawab pertanyaan lain.
Apa yang Perlu Diajarkan di Kelas
Jika ukurannya berganti, bahan ajarnya ikut berganti. Siswa perlu diajari bahwa pertanyaan pertama bukan “benar atau hoaks?”, melainkan “siapa yang berwenang memutuskan ini, dan mengapa kita mempercayainya?” Dari situ lahir kebiasaan turunan: menanyakan forum mana yang sedang bicara dan pertanyaan apa yang dijawabnya (dakwaan, keterbukaan informasi, atau keaslian dokumen); membaca amar putusan, bukan hanya judul berita atau pernyataan kuasa hukum; membedakan “belum ada putusan” dari “terbukti” dan “tidak terbukti”; serta mengenali siapa yang menanggung beban pembuktian di tiap arena. Latihan yang konkret adalah meminta siswa membandingkan satu putusan dengan tiga pemberitaannya, lalu menandai apa yang sebenarnya diputuskan dan apa yang hanya ditafsirkan. Dengan begitu, literasi digital tidak berhenti pada kemampuan memilah informasi, tetapi mencakup kemampuan menimbang otoritas.
*****
Lenia Dwi Saputri – Mahasiswi Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang.
Aries Musnandar – Dosen Media Pembelajaran Fakultas Ilmu Keislaman dan Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang. Menaruh perhatian pada ilmu pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan karakter.
