SeputarMalang.Com – Kenaikan harga bahan baku dan pangan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Persoalan ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha makanan dan minuman yang bergantung pada ketersediaan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, telur, cabai, dan ayam. Ketika harga bahan-bahan tersebut meningkat, biaya produksi ikut membengkak, sementara daya beli konsumen belum tentu mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang sulit. Mereka harus menjaga keuntungan agar usaha tetap berjalan, tetapi juga perlu mempertahankan harga jual supaya pelanggan tidak beralih ke tempat lain. Bagi usaha kecil dengan modal dan cadangan keuangan terbatas, kenaikan harga bahan baku dapat langsung memengaruhi kegiatan produksi sehari-hari.
Kenaikan harga pangan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari meningkatnya permintaan, keterbatasan pasokan, perubahan cuaca, penurunan produksi, hingga biaya distribusi. Dalam sejumlah pemberitaan, meningkatnya kebutuhan bahan pangan juga dikaitkan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini perlu menjadi perhatian karena program berskala nasional tentu membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar.
Pada dasarnya, MBG memiliki tujuan baik, terutama untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaannya perlu disertai perencanaan pasokan yang matang. Peningkatan permintaan harus diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan agar tidak menimbulkan tekanan harga di pasar. Meski demikian, kenaikan harga tidak dapat dikaitkan hanya dengan MBG karena faktor produksi, cuaca, dan distribusi juga memiliki pengaruh.
Dampaknya dapat dilihat dari contoh sederhana usaha ayam geprek. Ketika harga ayam dan beras naik, pemilik usaha harus mengeluarkan modal lebih besar untuk menghasilkan jumlah porsi yang sama. Namun, menaikkan harga jual bukan keputusan mudah. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan mungkin memilih tempat makan lain. Sebaliknya, apabila harga tetap dipertahankan, keuntungan yang diperoleh semakin kecil.
Situasi ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi bukan sekadar persoalan pengeluaran, melainkan juga menyangkut kemampuan UMKM mempertahankan usahanya. Jika berlangsung terus-menerus, penurunan margin keuntungan dapat mengganggu pembayaran biaya operasional, pembelian bahan baku, bahkan keberlangsungan tenaga kerja. Tidak sedikit usaha kecil yang akhirnya harus mengurangi jumlah produksi atau menyesuaikan harga jual.
Karena itu, pelaku UMKM perlu memahami kondisi keuangan usahanya. Perhitungan harga pokok produksi menjadi penting agar pemilik usaha mengetahui biaya yang sebenarnya dikeluarkan, mulai dari bahan baku, kemasan, tenaga kerja, hingga transportasi. Dengan pencatatan yang baik, harga jual dapat ditentukan secara lebih tepat tanpa mengabaikan kemampuan konsumen.
Salah satu kebiasaan yang masih sering dijumpai pada usaha kecil adalah mencampurkan uang pribadi dengan hasil penjualan. Akibatnya, pemilik usaha kesulitan mengetahui keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Padahal, ketika harga bahan baku meningkat, pengelolaan keuangan justru harus semakin tertib. Pemisahan uang usaha dan kebutuhan pribadi merupakan langkah sederhana untuk menjaga arus kas tetap sehat.
Selain itu, efisiensi produksi perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas produk. Pelaku usaha dapat membandingkan harga dari beberapa pemasok, membeli bahan baku secara grosir, mengatur persediaan, serta mengurangi bahan yang terbuang. Jumlah produksi juga sebaiknya disesuaikan dengan perkiraan permintaan pelanggan. Langkah sederhana tersebut dapat membantu menekan biaya sekaligus menjaga kualitas produk.
Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi pendukung. Aplikasi pencatatan keuangan membantu pemilik usaha memantau pemasukan dan pengeluaran, sedangkan media sosial serta platform penjualan daring seperti TikTok, ShopeeFood, dan WhatsApp dapat memperluas jangkauan pemasaran. Teknologi memang tidak langsung menurunkan harga bahan baku, tetapi dapat membantu UMKM bekerja lebih efisien dan memahami kebutuhan konsumen.
Menjaga Ketersediaan dan Kestabilan Harga Pangan
Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Pelaksanaan MBG perlu memperhatikan kapasitas produksi, jalur distribusi, dan kondisi pasar. Pelibatan petani, peternak, koperasi, serta UMKM lokal sebagai pemasok juga penting agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Dengan demikian, kebutuhan pangan untuk program pemerintah dapat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurut saya, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau makanan yang didistribusikan. Dampaknya terhadap ekosistem pangan dan perekonomian masyarakat juga perlu diperhatikan. Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semestinya dapat berjalan berdampingan dengan keberlangsungan usaha kecil. Jangan sampai peningkatan kebutuhan pangan justru membuat UMKM semakin kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau.
Pada akhirnya, kenaikan harga pangan bukan sekadar persoalan mahalnya bahan baku, melainkan ujian bagi ketahanan dan kemampuan pengelolaan UMKM. Pelaku usaha perlu lebih cermat mengatur biaya, menjaga kualitas, memanfaatkan teknologi, dan memahami kebutuhan pasar. Sementara itu, pemerintah harus memastikan kebijakan pangan berjalan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan, pasokan, dan daya beli masyarakat.
UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat. Menjaga keberlangsungannya bukan hanya tanggung jawab pemilik usaha, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. MBG dan penguatan UMKM seharusnya tidak dipandang sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru perlu saling menguatkan: masyarakat memperoleh gizi yang lebih baik, produsen mendapatkan kepastian pasar, dan UMKM tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertahan.
*****
Nailatul Fitriyah – Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, FEB Unira Malang
