SeputarMalang.Com – Sekarang ini, bertransaksi secara digital sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan dompet digital seperti DANA, OVO, dan GoPay untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli makanan, membayar belanjaan, hingga mengirim uang. Selain lebih praktis, bertransaksi menggunakan e-wallet juga dianggap lebih mudah karena bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan handphone.
Namun, belakangan ini ada kabar soal pajak untuk transaksi digital, sehingga masyarakat mulai penasaran. Banyak orang menganggap bahwa setiap kali melakukan transfer atau mengisi saldo e-wallet, pasti akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Di sisi lain, di tengah sibuknya pembicaraan soal hal tersebut, beberapa orang mulai merasa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan saat melakukan transaksi.
Memahami Perbedaan Pajak dan Biaya Administrasi
Salah satu contoh yang pernah saya alami adalah saat melakukan pengisian dana DANA melalui aplikasi BRImo. Sebelumnya, saya biasa mengisi saldo tanpa biaya tambahan. Namun, saat ini ada biaya sebesar Rp250 setiap kali melakukan transaksi. Dari situ, saya mulai bertanya-tanya apakah biaya tersebut termasuk pajak baru atau hanya biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak bank.
Setelah cari tahu, ternyata biaya Rp250 itu adalah biaya layanan yang ditentukan oleh BRI, bukan pajak otomatis dari pemerintah. Fakta ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara konsep pajak dan biaya administrasi. Pajak merupakan pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sementara itu, biaya administrasi merupakan biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan karena kita menggunakan fasilitas transaksi mereka.
Oleh karena itu, penempatan dana sebesar Rp100.000 ke dalam saldo DANA tidak serta-merta berimplikasi pada pengenaan pajak atas jumlah tersebut. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa tidak seluruh transaksi elektronik secara otomatis berstatus sebagai objek perpajakan. Terdapat ketentuan spesifik yang menetapkan jenis-jenis jasa atau transaksi yang menjadi objek penagihan Pajak Pertambahan Nilai.
Meski harga Rp250 terasa murah, menurut saya perubahan ini tetap harus diwaspadai. Apalagi bagi mahasiswa yang sering menggunakan e-wallet untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Jika kita melakukan penambahan saldo beberapa kali, biaya itu pasti akan membuat pengeluaranmu semakin bertambah.
Saya sendiri sebenarnya tidak masalah dengan adanya biaya Rp250 itu karena nilainya masih cukup kecil. Namun, saya tidak sepenuhnya menyepakati atau menyukai kebijakan tersebut.
Sebagai pengguna, saya masih ingin tahu mengapa transaksi yang sebelumnya tidak ada biayanya kini jadi ada biaya. Menurut saya, bank perlu menjelaskan dengan jelas agar para nasabah tahu mengapa tarif tersebut berubah.
Selain itu, setiap bank mungkin memiliki aturan mengenai biaya yang berbeda-beda. Jadi, biaya Rp250 yang berlaku untuk transaksi melalui BRI tidak bisa langsung dianggap sebagai tarif yang sama untuk semua bank. Ini perlu dipahami agar masyarakat tidak bingung dengan perubahan biaya yang terjadi.
Pentingnya Ketelitian dalam Menerima Informasi
Menurut saya, bank sebaiknya memberi penjelasan yang mudah dipahami jika terjadi perubahan biaya transaksi. Meskipun biaya tambahan yang dikenakan tidak terlalu besar, nasabah berhak mengetahui alasan mengapa biaya tersebut muncul. Informasi dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking, pengumuman kepada nasabah, atau media resmi yang dimiliki oleh bank.
Pemerintah harus lebih sering menjelaskan aturan pajak digital dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar bahwa transaksi digital akan dikenai pajak, tetapi tidak tahu jenis transaksi apa saja yang termasuk dalam aturan tersebut.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih waspada dalam menerima berita. Jangan langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan apakah informasinya benar atau tidak. Dengan memahami penjelasan dari sumber yang terpercaya, masyarakat bisa mengetahui mana yang merupakan pajak dan mana yang hanya biaya layanan yang dikenakan oleh perusahaan.
Kemajuan transaksi digital benar-benar memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga perlu ditemani dengan penjelasan yang jelas tentang biaya dan peraturan yang berlaku. Adanya pajak atau biaya administrasi bukanlah masalah selama cara penerapannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijelaskan dengan jelas kepada publik.
Saya sendiri tidak keberatan ada biaya layanan selama bank menjelaskan mengapa biaya itu dikenakan dan berapa besarnya yang harus dibayar. Seperti halnya pajak, masyarakat harus tahu bahwa pajak memiliki peraturan tertentu dan tidak semua transaksi digital dikenai pajak.
Bank dan pemerintah harus lebih jujur dan transparan dalam memberikan informasi agar masyarakat tidak bingung atau salah mengerti. Kenyamanan dalam menggunakan layanan digital tidak hanya tergantung pada kemudahan bertransaksi, tapi juga pada kejelasan biaya yang harus dibayar oleh pengguna.
*****
Putri Miftahur Rohmah – Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, FEB Unira Malang
