SeputarMalang.Com – Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, tetapi Apakah Rakyat Sudah Sejahtera? Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara. Ketika angka pertumbuhan meningkat, pemerintah biasanya menyebutnya sebagai tanda bahwa perekonomian sedang berada dalam kondisi baik. Pada 5 November 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini tentu patut diapresiasi. Namun, menurut saya, ada pertanyaan yang tidak boleh dilewatkan: apakah pertumbuhan tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat?
Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa juga mengalami pertumbuhan. Pemerintah juga menyampaikan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan mengalami penurunan. Hal-hal tersebut merupakan kabar baik dan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi terus berjalan.
Meskipun begitu, angka nasional belum tentu menggambarkan keadaan setiap keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati. Harga bahan makanan, biaya transportasi, pendidikan, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tetap menjadi beban, terutama bagi masyarakat yang penghasilannya terbatas. Ada pekerja yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan secara nyaman. Ada pula lulusan baru yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bukan hanya dari besar-kecilnya angka, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah hubungan antara ekonomi dan politik terlihat jelas. Kebijakan ekonomi tidak muncul begitu saja, melainkan dibuat melalui keputusan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran, pajak, subsidi, investasi, dan program bantuan. Keputusan tersebut menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang masih harus menanggung kesulitan. Misalnya, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial, kebijakan itu dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah menjaga kebutuhan pokoknya. Namun, bantuan saja tidak cukup jika tidak disertai kesempatan kerja, pendidikan yang baik, dan akses usaha yang lebih luas.
Menurut saya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi jangan sampai hanya terasa di perusahaan besar atau kelompok masyarakat yang sudah memiliki modal. Pedagang kecil, petani, buruh, nelayan, dan pelaku UMKM juga perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Contohnya, pedagang kecil tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi juga akses pembiayaan yang terjangkau, tempat usaha yang layak, pendampingan, serta kemudahan memasarkan produknya. Begitu juga petani yang membutuhkan harga jual yang wajar dan distribusi hasil panen yang tidak merugikan mereka.
Pemerintah memang memiliki berbagai program untuk menjaga daya beli dan mendorong kegiatan ekonomi. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah program atau besarnya anggaran yang diumumkan. Hal yang lebih penting adalah pelaksanaannya. Apakah bantuan benar-benar diterima oleh orang yang membutuhkan? Apakah lapangan kerja yang tercipta memberikan upah yang layak? Apakah usaha kecil bisa bertahan dan berkembang setelah mendapatkan dukungan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu terus disampaikan agar kebijakan publik tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga membawa perubahan nyata.
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi kebijakan. Kritik dan masukan bukan berarti tidak mendukung pembangunan. Justru, kritik yang disampaikan dengan alasan dan data dapat membantu pemerintah mengetahui masalah yang belum terselesaikan. Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan apakah kebijakan yang dibuat sudah berpihak pada kepentingan umum. Transparansi dan pengawasan juga penting agar program ekonomi tidak disalahgunakan atau hanya menguntungkan pihak tertentu.
Hal lain yang juga penting adalah memastikan investasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Ketika perusahaan membuka usaha di suatu daerah, masyarakat setempat seharusnya mendapat peluang untuk bekerja, berkembang, dan menjadi bagian dari rantai pasok. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya meningkatkan angka investasi, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Bukanlah Segala-Galanya
Menurut saya, arah pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memastikan hasilnya dibagikan secara lebih adil. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan kerja, membuka kesempatan kerja yang layak, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, serta mempermudah UMKM memperoleh modal dan pasar. Program bantuan sosial tetap diperlukan, tetapi harus tepat sasaran dan berjalan bersama kebijakan yang membuat masyarakat mampu mandiri dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen merupakan pencapaian yang positif, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan seharusnya terlihat ketika masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan, pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan, usaha kecil dapat berkembang, dan kesenjangan semakin berkurang. Bagi saya, ekonomi yang berhasil bukan hanya ekonomi yang tumbuh dalam angka statistik, melainkan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Sebab, tujuan pembangunan bukan sekadar membuat negara terlihat maju, tetapi memastikan rakyatnya memiliki kehidupan yang lebih layak.
*****
Putri Emilia – Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, FEB Unira Malang
