Malang, SeputarMalang.Com – Keputusan pembubaran HTI ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan, perlu diketahui Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 , sebagaimana yang diatur dalam UU Ormas, Senin (8/5/2017).
Terkait hal tersebut, tanggapan dari salah satu tokoh HTI Felix Siaw, dalam beberapa kultwit di akun Twitter miliknya, Felix Siauw mempertanyakan sikap pemerintah. Di sana dia juga menyinggung soal khilafah, sistem negara Islam yang kerap disampaikannya.
“Syiah dibiarkan, penista agama melanggeng ikut pilkada, sidang berkali-kali | giliran ormas Islam buru-buru wacana dibubarkan.”
“Khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang tak mungkin dihapus | dan dakwah takkan terhenti hanya oleh satu-dua rezim yang anti-Islam,” tulis Felix Siauw mengawali kultwitnya di akun @felixsiauw, Senin (8/5/2017).
Sementara itu, H.M. Nur Junaidi Amin Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Malang mengatakan bahwa ada tiga hal dalam merespon ini. Pertama, ini suatu kondisi dan keputusan dari Pemerintah yang patut disyukuri, karena sudah lama Ansor mengendus ormas ini terindikasi bertentangan dengan Pancasilan dan UUD 1945. Hai ini terkait dengan wacana kekhalifahan yang sering diusung. “Ikhtiar Ansor dan ormas lainnya yang melakukan penolakan beberapa tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan HTI berimbas keputusan ini, kita bersyukur dan kawal!,” ungkap H.M. Nur Junaidi Amin. Kedua, pengurus Cabang, PAC dan Rating diharapkan terlibat aktif dalam penertiban atribut dan simbol HTI. “Penertiban atribut dan simbol karena terkait sikap aktif dalam pengawalan keputusan Pemerintah,” cetus Kang Kaji sapaan akrab ketua Ansor Kota Malang ini.
Masih menurut Kang Kaji, langkah ketiganya adalah akan berkoordinasi dan konsultasi dengan pimpinan perguruan tinggi di kota Malang terkait dengan langkah untuk membuka ruang dialogis terkait ikhtiar pembinaan aktivis-aktivis HTI yang banyak di kampus kota Malang.
Sementara itu, M. Ja’far Shodiq Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Batu ketika dihubungi SeputarMalang.Com terkait hal ini mengatakan bahwa Ansor Kota Batu mendukung dan siap mengawal keputusan pemerintah atas pembubaran HTI, Oleh karenanya Ansor Batu akan terus berkoordinasi dengan pihak Polres Batu guna mencegah adanya aktifitas-aktifitas yg mengarah pada gerakan-gerakan anti Pancasila dan mengancam NKRI.
“Kita jg akan berkoordinasi dengan Ormas/ OKP lain untuk bersama-sama menjaga ketertiban, ketentraman dan lebih fokus utk membangun bangsa dan berdaya saing khususnya pembangunan dan pemberdayaan SDM dan SDA Kota Batu,” pungkas M. Ja’far Shodiq.
Hasan Abadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor dalam release-nya kepada SeputarMalang.Com menyampaikan empat hal terkait pembubaran HTI, (1) Kita bersyukur meski telat akhirnya Pemerintah bertindak tepat dan terukur, namun tetap harus waspada karena masih sangat mungkin HTI bermetanorfosa menjadi berbagai macam bentuk dan menjadi sel sel yang sulit jangkauannya; (2). Saatnya Pemerintah kemudian harus mengarusutamakan organisasi-organisasi yang setia kepada pancasila dan NKRI; (3). Pekerjaan selanjutnya tentang radikalisme tetap harus menjadi fokus garapan Pemerintah. Karena tidak hanya HTI yang mengusung radikalisme tetapi masih banyak organisasi-organisasi lain yang malah jauh lebih hardcore radicalism seperti turunan dari Jamaah Islamiyah (JI) seperti JAT dan JAS dan; (4) Yang juga tidak kalah berbahayanya disamping rafikalisme adalah narkoba.
Hasan Abadi yang juga Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang menambahkan bahwa dua hal (radikalisme dan narkoba) harus menjadi perhatian Pemerintah lebih serius dengan membina generasi muda supaya tidak dekat-dekat dg radikalisme dan narkoba. “Pemerintah harus lebih serius dalam kedua hal tersebut, serta membersihkan aparatur Pemerintah dan juga TNI dari person-person yang support gerakan radikal dan juga support narkoba,” tutup Cak Hasan sapaan akrabnya.
