Kota Malang, SeputarMalang.Com – Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang punya peran penting dalam melahirkan NKRI. NU menggerakan ummat di pedesaan melalui simpul-simpul pesantren, sedangkan Muhammadiyah menjadi gerakan pendidikan bagi ummat Islam dan besar di perkotaan. Keduanya menghasilkan spirit keagamaan sekaligus perjuangan kebangsaan yang melahirkan kemerdekaan RI.
Di alam kemerdekaan, kedua ormas ini tetap menjadi pilar utama NKRI. Muhammadiyah mencerdaskan dan menyatukan umat Islam dari berbagai suku di Indonesia lewat amal usahanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan NU dengan kepemimpinan para kiai menyatukan para santri di seluruh nusantara melalui jejaring pesantren. NU juga telah giat ikut mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pesantren dan lembaga pendidikan yang telah dikembangkan.
Hal tersebut Drs. H. Saifullah Yusuf disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur saat menghadiri Halal Bi Halal Keluarga Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang di Graha Cakrawala Malang, Minggu (6/8/2017).
Menurut pria yang kerap disapa Gus Ipul itu, meski keduanya (NU dan Muhammadiyah) bergerak dalam segmen ummat yang berbeda, tetapi keduanya mampu bersinergi saling berfastabiqul khairat untuk menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi nusantara.
Kiprah dan kepemimpinan dalam masyarakat kedua Ormas Islam ini memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa ini. Pemerintah tak mungkin bisa mengabaikan, bahkan meninggalkan NU dan Muhamadiyah dalam memajukan bangsa ini. Karena itu, dirinya ingin mengajak keduanya bersama-sama mewujudkan Jatim Adem. “Apa itu Jatim Adem? Yaitu Jatim yang Aman, Demokratis, Ekonomi Berkeadilan, dan Membahagiakan warganya,” ujarnya.
Dijelaskannya, Aman berarti angka kriminalitas rendah, jumlah konflik bisa diminimalisir, keluhan investor kecil, dan tidak banyak komplain warganegara terhadap persoalan keamanan. Selain itu, indeks keamanan dari BPS juga terkendali. BPS menggunakan istilah aman secara khusus untuk jumlah kejahatan dan keberhasilan penanganan yang dilakukan.
Selanjutnya, Demokratis mempunyai makna masyarakat yang berdasarkan pada sistem nilai yang mengedepankan kebaikan bersama. Sistem nilai ini memungkinkan segenap perbedaan bisa dipertemukan. Ada dialog, ada kompetisi yang sehat dan bertanggungjawab. Juga aturan main yang diwujudkan melalui regulasi dan memungkinkan warganegara mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan.
Karena itu, lanjut Gus Ipul masyarakat yang demokratis bisa diukur melalui angka partisipasi publik, pemerintahan yang akuntabel, kebebasan warga terjamin, ruang publik yang terbuka untuk dialog dan perdebatan masyarakat sipil. Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Bappenas juga memberikan penilaian capaian perprovinsi. Masyarakat yang demokratis bisa terwujud jika jumlah warga terdidik tinggi. “Dalam hal ini, NU maupun Muhammadiyah lewat berbagai lembaga pendidikan di berbagai jenjang bisa ikut menciptakan suasana demokratis seperti yang kita cita-citakan,” jelas Gus Ipul.
Masih menurut Gus Ipul, Ekonomi berkeadilan artinya ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tapi juga diikuti dengan distribusi kesejahteraan secara merata. Kemajuan ekonomi yang mengikuti pola pasar bebas menghasilkan kesenjangan yang tinggi. Ini bisa berakibat adanya ketidakadilan. Mereka yang tidak mempunyai akses terhadap sumberaya dan tidak mempunyai kesetaraan modal pasti tidak akan mempu berkompetisi. Terhadap mereka yang seperti itu, pemerintah harus hadir sebagai pengatur distribusi atas sumberdaya dan modal.
Ekonomi berkeadilan ini bisa diukur melalui pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kesenjangan menurun, tingkat dipasritas wilayah kota-desa yang rendah, dan akses warga terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi yang tinggi, serta pemerataan ekonomi regional terjamin.
Dengan masyarakat Jatim yang aman, demokratis dan ekonominya berkeadilan, maka bisa diharapkan terwujudnya masyarakat yang bahagia. Yakni, masyarakat yang mempunyai waktu luang bersosialisasi lebih banyak, memiliki jaminan sosial hari tua secara memadai, punya akses dan kemudahan warga terhadap informasi publik. Juga lingkungan hidup dan sosial yang terkendali dengan baik.
