Kota Malang, SeputarMalang.Com – Walikota se-Indonesia diminta untuk menyatukan langkah demi mengawal Pancasila,dan menindaktegas siapapun dan organisasi manapun yang mencoba melanggar atau menolak Pancasila, serta yang mencoba memecah belah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).
“Saatini, Pancasila sebagai fondasi bangsa sedang di ganggu oleh keberadaan pihak yang ingin menolaknya. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus tegak lurus dengan Presiden, yakni menegakkan Pancasila!!” seru Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat pembukaan Rapat Kerja Nasional XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Savana, Malang, Rabu (19/7/2017).
Langkah Jawa Timur dibawah kepemimpinan PakdeKarwo yang membuat Perda ketaatan terhadap konstitusi negara dan melarang ormas anti Pancasila itu mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, SH. Pasalnya, saat ini bermunculan gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang mulai berseberangan dengan Pancasila.
“Kami sepakat dengan Pakde Karwo untuk mendorong pemerintah kabupaten/ kota agar segera membuat Perda. Pasalnya, jika tidak maka ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Kita tidak mau di kemudian hari bangsa ini runtuh. Negara harus hadir ditengah-tengah rakyat. Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika itu Final!!” kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh Presiden adalah untuk menyelamatkan bangsa. “Jadi yang ranahnya komunis, radikalisme, terorisme, dan yang punya paham diluar Panasila harus disikat!! Itu perintah Presiden”ujar Tjahjo.
Perppu tersebut, lanjut Tjahjo, bukan diterbitkan secara tiba-tiba, pemerintah pusat telah meneliti dan mengkajinya selama delapan tahun. “Siapapun berhak berorganisasi, siapapun bebas berserikat. Tapi semua ada aturannya. Dan aturan itu harus sejalan dengan filosofi negara. Karenaitu, sekali lagi kami himbau kepada bupati/ walikota. Segera buat Perda! Karena ada ormas yang tingkat kabupaten/ kota, dan tingkat provinsi” lanjut Tjahjo.
Pada kesempatan itu, Airin Rachmi Diany Ketua Umum APEKSI, mengatakan bahwa Rakernas APEKSI ini bertujuan untuk menggali potensi dan keberhasilan dari masing-masing daerah untuk dapat diterapkan atau dicontoh daerah lain. Selainitu, dibahas pula regulasi yang harus dibenahi dan dipahami untuk melancarkan proses pembangunan.
“Untuk melaksanakan pembangunan, kita tidak bisa jika hanya bertumpu pada APBD semata. Perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam memanfaatkan investasi. Jadi salah satu goal yang akan kami bahas dalam rakernas kali ini adalah sinkronisasi memanfaatkan investasi agar tak bersinggungan dengan peraturan yang ada,” tambah Airin.
Rakernasini juga bertujuan untuk saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh berbagai daerah. Dengan begitu, hubungan dan jalinan komunikasi antar anggota dapat terus berjalan dan ditingkatkan. Pasalnya, masing-masing daerah memiliki permasalahan yang berbeda dan butuh penyelesaian yang tidak sama.
Hadir padakesempatanitu, Rosalia Panjaitan Wakil Ketua KPK, H. Moh. Anton Walikota Malang dan 97 walikota se-Indonesia.
