MALANG – Penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu fondasi utama dalam mempercepat terwujudnya Malang Raya Megapolitan sekaligus mendorong kebangkitan Koridor Selatan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. ASN dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak kolaborasi, inovasi, dan pembangunan kewilayahan yang adaptif terhadap tantangan masa depan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Kampus Satelit Tahun 2026 bertema “Arah Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Potensi dan Karakteristik Kewilayahan” yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Kantor Bakorwil Malang, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum penyusunan usulan pengembangan kompetensi ASN Tahun 2027 yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi, arah pembangunan daerah, serta karakteristik kewilayahan.
Asep menegaskan bahwa paradigma pengembangan kompetensi ASN harus bergeser dari pendekatan supply driven menuju demand driven. Artinya, pengembangan kompetensi tidak lagi sekadar mengikuti jenis pelatihan yang tersedia, melainkan harus menjawab kebutuhan nyata pembangunan dan pelayanan publik.
“Pembangunan kawasan tidak mungkin berjalan optimal tanpa ASN yang memiliki kompetensi yang tepat. Karena itu, pengembangan kompetensi harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, potensi wilayah, dan tantangan pembangunan sehingga melahirkan ASN yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil,” ujar Asep.
Menurutnya, wilayah kerja Bakorwil Malang memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari kawasan metropolitan, industri, pendidikan, ekonomi kreatif, pertanian, pariwisata, hingga kawasan pesisir dan kelautan. Keragaman tersebut menuntut setiap perangkat daerah menyusun kebutuhan kompetensi ASN secara berbeda sesuai karakter wilayah masing-masing.
Asep menjelaskan bahwa penguatan kompetensi ASN merupakan investasi strategis untuk mendukung agenda besar pembangunan Jawa Timur, khususnya pengembangan Malang Raya Megapolitan yang mengintegrasikan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, serta kawasan penyangga menjadi pusat pertumbuhan baru berbasis inovasi, pendidikan, industri kreatif, pariwisata, dan pelayanan publik modern.
Menurutnya, keberhasilan kawasan metropolitan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang mampu mengelola kolaborasi lintas daerah.
“Malang Raya Megapolitan membutuhkan ASN yang mampu berpikir lintas batas administrasi. Mereka harus menjadi penghubung antarpemerintah daerah, mampu menyusun kebijakan bersama, mengorkestrasi kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi bagi masyarakat.”
Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Koridor Selatan Jawa Timur yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, hingga investasi. Menurut Asep, percepatan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lintas Selatan (JLS) harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia aparatur agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Koridor Selatan tidak cukup dibangun dengan jalan dan infrastruktur. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas ASN agar mampu memfasilitasi investasi, memberdayakan UMKM, mengembangkan potensi lokal, memperkuat hilirisasi produk daerah, dan menghubungkan seluruh potensi tersebut menjadi satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.”
Dalam paparannya, Asep menyebutkan sedikitnya empat kompetensi utama yang harus dimiliki ASN masa depan, yakni kemampuan analisis kebijakan, literasi digital dan data, kolaborasi lintas sektor, serta integritas dan adaptabilitas. Keempat kompetensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan birokrasi yang responsif terhadap perubahan sekaligus mampu mempercepat pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa arah pengembangan kompetensi ASN harus selaras dengan kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur yang mendorong penguatan kawasan metropolitan, kawasan agropolitan, kawasan industri, sistem transportasi terpadu, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Sebagai contoh, ASN di kawasan Malang Raya perlu diperkuat kompetensinya dalam collaborative governance, inovasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital. Sementara ASN di wilayah selatan harus memiliki kapasitas dalam pengendalian tata ruang, pengembangan investasi, manajemen pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, hilirisasi produk unggulan, hingga mitigasi bencana.
Asep menambahkan, pengembangan kompetensi tersebut juga sejalan dengan inisiatif Konsorsium AKSES (Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur) yang digagas Bakorwil Malang sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan Koridor Selatan menuju 2045.
“ASN tidak boleh hanya menjadi administrator. ASN harus menjadi economic driver, penggerak kolaborasi, sekaligus katalis pembangunan kawasan. Ketika kompetensi ASN dibangun sesuai kebutuhan wilayah, maka Malang Raya Megapolitan akan semakin kompetitif, dan Koridor Selatan Jawa Timur akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Menutup paparannya, Asep mengajak seluruh perangkat daerah memanfaatkan forum fasilitasi ini untuk menyusun usulan pengembangan kompetensi Tahun 2027 secara objektif, berbasis analisis kebutuhan jabatan dan tantangan pembangunan daerah.
“Desk hari ini bukan sekadar menyusun daftar pelatihan, tetapi merancang investasi sumber daya manusia bagi masa depan Jawa Timur. ASN yang kompeten akan menjadi fondasi lahirnya pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan Malang Raya Megapolitan dan Koridor Selatan Jawa Timur yang semakin maju, terintegrasi, dan berdaya saing,” pungkasnya.
