Surabaya, SeputarMalang.Com – Gubernur Pakde Karwo minta para pejabat harus benar-benar menguasai permasalahan dalam menghadapi Masyarakat Economi Asean (MEA), jangan hanya menguasai istilahnya saja.
Hal itu diucapkan Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo, pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung negara Grahadi, Selasa (31/3/2015).
Menurut Pakde Karwo, pembangunan itu sustainable and change, artinya melanjutkan kebijakan yang sudah dirintis pejabat terdahulu, jika menemukan sesuatu yang baru, kemudian dilakukan perbaikan. Jangan menghapus yang sudah baik hanya karena suatu rezim baru lalu melakukan moratorium, hal itu jangan sampai dilakukan. “Yang sudah baik supaya diteruskan, jangan membuat langkah menghapus program-program yang telah dibuat dengan mengganti program yang tidak jelas,” kata Pakde Karwo.
Kepada pejabat yang baru dilantik, gubernur minta tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah merupakan, saluran dari rakyat Jatim, semua yang dilakukan menggunakan anggaran belanja yang diperoleh dari pajak. Maka, jabatan merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Kalau dalam UU no 32/ 2004 cara meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik. Namun didalam UU no 23/ 2014 tentang pemerintahan daerah, ditambah dua lagi. “Saya minta dicamkan betul bahwa fungsi pemerintahan meningkatkan kesejahteraan itu melalui tiga cara, yaitu pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk masyarakat dan staf, dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Tapi saya yakin semua sudah dilakukan menurut kepentingan kelembagaan masing-masing, karena kinerja kita dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari ketiga hal itu,” ujar Pakde Karwo.
Konsep negara kesejahteraan menetapkan tiga hal yang sangat penting, yaitu, melayani, dan meningkatkan kebutuhan dasar biologis (sandang, pangan, papan), serta fisiologis manusia (berperan sebagai makhluk sosial).
Pelantikan ini berkaitan dengan tiga orang pejabat yang memasuki masa purna tugas yaitu Harjogi, SH, MSi , Dr Harun, MSi, MM dan Ratnadi Ismaon, SH. Dalam kesempatan itu Gubernur juga menyatakan penghargaan dan terima kasih sekaligus permintaan maaf. “Terima kasih kepada teman-teman yang sudah lulus purna tugas, semoga pejabat yang lain juga lulus. Hidup kita sebagian di Prov. Jatim telah membentuk sebagian hidup kita, bukan hanya teman yang pensiun tapi juga keluarganya merupakan bagian dari Pemprov Jatim. Saya minta maaf kepada para pejabat yang sudah purna tugas. Bila dalam perjalanan bersama ada kekurangan dan kesasalahan, yakinlah hal itu tidak sengaja, semua itu hanya karena saya ingin memperbaiki sesuatu agar menjadi lebih baik. Oleh kareana itu sumbangsih kita tehadap provinsi dan masyarakat Jatim semoga dicatat oleh Allah SWT,” ujar Pakde Karwo.
Pelantikan ini untuk pertama kali sesuai UU Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan yang lowong dikarenakan pensiun harus diselenggarakan secara terbuka. Oleh karena itu masih ada dua jabatan yang masih kosong dan akan di lelang, yaitu Sekretaris KORPRI dan Staf Ahli. Semua dilakukan melalui mekanisme uji kompetensi (assessment)
Pelantikan dihadiri ketua Komisi DPRD, Wakil Gubernur, pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, dan undangan.
Sembilan orang pejabat eselon II yang baru dilantik adalah : Drs Saiful Rachman, MM, M.Pd (Kepala Dinas); Dr H Akmal Boedianto, SH, MSi (Kepala Badan Diklat Pendidikan); Siswo Heroetoto, SH, M.Hum, MM (Kepala Badan Kepegawaian Daerah); Gathot Hendro Priyono SH,CN, M.Hum (Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Prov Jatim di Madiun); Drs Agung Harianto, MSi (Staf Ahli Gubernur Jatim bidang Hukum dan Politik); Ir Eddy santoso, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika); Drs Ec Jonathan Judianto, MMT (Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Prov Jatim di Malang); Dr Drs. Showan, SH, MSi (Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Prov Jatim di Pamekasan); dan Drs H Hizbul Wathon, MM (Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah).
