Surabaya, SeputarMalang.Com – Komitmen dan keseriusan kuat Pemprov Jatim dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan revolusi industri 4.0, ini dibuktikan dengan memberikan insentif sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Atas komitmen dan keseriusan ini, Dr. H. Soekarwo Gubernur Jatim meraih penghargaan sebagai Tokoh Standardisasi kategori Pemrakarsa dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan diserahkan oleh Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc Kepala BSN, saat acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2018 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Kamis (25/10/2018).
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim yang juga politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa standardisasi merupakan faktor penting dalam industri perdagangan. Hal ini dikarenakan suatu produk yang telah terstandardisasi atau memiliki sertifikat SNI akan menumbuhkan kepercayaan (trust) kepada pembeli (buyer). Terlebih lagi dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat lebih senang membandingkan produk dalam negeri dengan negara lain atau yang berstandar internasional.
“Ini kultur baru di masyarakat soal kepercayaan, jadi standardisasi ini yang membuat industri perdagangan di Jatim berkembang,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Selain menumbuhkan kepercayaan, lanjut Pakde Karwo, penerapan SNI pada produk IKM di Jatim sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing dan pertumbuhan usaha yang sehat. Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik, data tahun 2017 tercatat surplus sekitar 164 triliun rupiah.
Pemprov Jatim terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai dengan memperoleh sertifikasi baik manajemen maupun produk. Pendampingan ini diantaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi dan pengujian produk. Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, Pemprov Jatim menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk termasuk packaging sebelum diajukan ke BSN.
“Kami terus mendorong para pelaku IKM agar produknya terstandardisasi, apalagi hasil sensus tahun 2016 lalu jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta, naik sekitar 300 persen dari tahun 2008 yang sebanyak 4,2 juta UMKM,” ujar Pakde Karwo.
Sementara itu, Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc Kepala BSN mengatakan, ini merupakan kedua kalinya Jatim dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo.
Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional sudah menjadi tradisi sejak lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran kuat bila ingin berkompetisi dengan baik maka tidak bisa meninggalkan standardisasi.
“Inilah pentingnya standardisasi, suatu industri bila ingin masuk pasar harus dijamin dengan produknya yang bagus,” kata Bambang.
Terkait dengan launching Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Provinsi Jatim yang bertempat di Surabaya, hal tersebut merupakan pilihan Bappenas karena Jatim dinilai sebagai provinsi maju dalam bidang industri dan jumlah UMKM yang banyak. Keberadaan KLT ini nantinya dapat mengintensifkan IKM untuk datang berkonsultasi terkait proses standardisasi.
“Dengan adanya KLT ini diharapkan jumlah IKM di Jatim yang terstandardisasi meningkat,” pungkas Bambang.
Dalam acara ini dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Jatim dengan BSN tentang pembinaan dan pengembangan standardisasi dan layanan kesesuaian di Provinsi Jatim. Serta, dilakukan soft launching Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Surabaya. Usai pembukaan, Kepala BSN bersama Pakde Karwo melakukan pemotongan pita pameran Indonesia Quality Expo 2018 yang berlangsung dari tanggal 25-28 Oktober 2018 di Grand City Convex Surabaya.
