Surabaya, SeputarMalang.Com – Muhammadiyah ikut berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan di Jatim. Dua hal tersebut merupakan basis pembangunan kualitas sumber daya manusia/SDM di provinsi ini. Artinya, Muhammadiyah ikut meningkatkan daya saing Jatim menjadi nomor dua di Indonesia karena kualitas SDM-nya yang terus meningkat.
Hal tersebut disampaikan Dr. H. Soekarwo Gubernur Jatim saat membuka Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tahun 2017 di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Prov. Jawa Timur, Jl. Kertomenanggal Surabaya, Sabtu (6/5/2017).
Pendidikan dan kesehatan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keduanya mendorong kualitas SDM, yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. “Kalau ingin membenahi kesejahteraan masyarakat, maka derajat kesehatan harus dibenahi dan kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengharapkan Muhammadiyah dapat ikut membangun politeknik atau SMK di Jatim guna meningkatkan skill masyarakat. Pendidikan menengah, politeknik dan SMK, yang paling dibutuhkan. Langkah ini selaras dengan kebijakan Pemprov Jatim untuk terus mengembangkan pendidikan vokasional, dengan target rasio 70 persen SMK dan 30 persen sekolah umum.
Menurut Pakde Karwo, pengembangan pendidikan vokasional dan kesehatan bisa membebaskan Jatim dari “middle income trap“. Apabila dikembangkan, pendapatan per kapita Jatim akhir tahun ini bisa mencapai 3.900 USD dan tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai 4.300 USD.
“Di dunia saat ini, pendidikan vokasional sangat mempengaruhi pendapatan suatu negara. Melalui pendidikan vokasional di politeknik atau SMK inilah pendapatan per kapita masyarakat di Jatim akan meningkat,” tuturnya.
Sementara itu, Pakde Karwo juga mengharapkan Muhammadiyah ikut berperan dalam pengembangan industri jasa keuangan syariah, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi di Jatim. Tahun 2016, terdapat uang beredar Rp. 510 triliun di Jatim, dengan masuk dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sebanyak Rp. 46 triliun dan masuk ke investasi sebanyak Rp. 82 triliun. Sedangkan sisanya sekitar Rp. 365 triliun masih ada di masyarakat. Oleh karena itu, industri jasa keuangan syariah akan menjadi solusinya.
